Mendorong Pembangunan PLTMH dan PLTA di Sumatera Utara

Oleh : Robenson Sidabariba

Penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2010, merupakan bentuk keseriusan pemerintah menanggulangi krisis energi listrik di tanah air termasuk di Sumatera Utara.

Melalui Perpres tersebut, dalam melaksanakan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang mengunakan energi terbarukan, batubara, dan gas, PT PLN dapat bekerjasama dengan pengembang listrik swasta dengan skema pengembang listrik swasta menjual tenaga listriknya kepada PT PLN. Artinya, swasta diharapkan ikut membangun pembangkit listrik, dan energi listrik yang dihalikan dijamin akan dibeli oleh PT PLN.

Di Sumatera Utara sendiri yang lebih berpotensi untuk dibangun adalah pembangkit listrik yang mengunakan energi terbarukan, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Seperti, Danau Toba sebagai danau terluas nomor dua di dunia dan sungai-sungai disekitarnya merupakan sumber daya alam yang cukup berpotensi menjadi sumber energi listrik.

Menurut pengamat PLTMH yang juga Penasehat Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) Sumatera Utara Ir Martin Sembiring, di Sumatera Utara sedikitnya ada terdapat 14 titik lokasi yang cukup potensial untuk dibangun PLTMH dan diperkirakan mampu menghasilkan energi listrik sebesar 112 megawatt (MW). Dari 14 titik lokasi mikro hidro itu, lima di antaranya berada di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.

“Jika potensi itu bisa dibangun oleh pihak swasta maupun pihak PLN sendiri maka ketersediaan pasokan listrik di daerah ini tentu akan lebih baik dan PT PLN Wilayah Sumatera Utara tidak perlu lagi selektif untuk memenuhi permintaan penyambungan pelanggan baru. Seperti yang terjadi belakangan ini, dimana hingga Agustus 2010 lalu jumlah daftar tunggu pelanggan PLN di Sumatera Utara tercatat sebanyak 40.667 pelanggan dengan total 315.857 kilo volt ampere,” kata Martin Sembiring, baru-baru ini.

Lebih Murah
Melihat potensi sumber energi listrik tersebut, pembangunan PLTMH dan PLTA di Sumatera Utara patut kita dorong untuk terus dikembangkan. Karena selain ramah lingkungan, energi listrik yang dihasilkan kedua sektor itu juga lebih murah dibandingkan dengan energi listrik yang dihaslikan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM), gas, dan batubara.

Memang, untuk membangun pembangkit listrik baru, termasuk PLTMH dan PLTA tidak semudah seprti membalik telapak tangan. Masalah perizinan, pembebasan dan pengadaan tanah serta kerusakan kawasan hutan sebagai daerah tanggapan air, sering kali menjadi kendala.

Oleh karena itu, dibutuhkan peranan pemerintah dan masyarakat bagaimana agar supaya potensi sumber energi listrik yang terkandung di daerah ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik yang lebih murah. Karena bagaimana pun juga biaya pokok penyediaan energi listrik pada PLTMH dan PLTA tentu lebih murah dibandingkan dengan biaya pokok penyediaan listrik yang dibutuhkan pembangkit berbahan BBM, gas, dan batubara.

Logikanya, sumber air sebagai bahan penunjang kelangsungan PLTMH dan PLTA tidak perlu dibeli atau disuplai dari pihak lain, alam sudah menyediakannya. Tinggal bagaimana mengelola kawasan hutan agar kuwalitas dan debit air tetap normal. Sedangkan pebangkit listrik mengunakan BBM, gas, dan batubara, tentu bahan bakunya harus dibeli dan disuplai lagi dari pihak lain. Ini jelas akan dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan energi listrik menjadi tinggi dan membut tarif dasar lisrik (TDL) mahal. Artinya, dari kondisi itu energi listrik yang dihasilkan PLTMH dan PLTA hingga sampai ke masyarakat bisa lebih murah.

Memang, TDL yang berlaku di masyarakat sekarang ini relatif masih terjangkau, namun kondisi itu tidak lepas karena PT PLN masih disubsidi oleh pemerintah dengan jumlah yang tidak sedikit. Seperti diungkapkan General Manager PT PLN Wilayah Sumatera Utara Ir Denny Pranoto, baru-baru ini, besar subsidi kepada PT PLN Wilayah Sumatera Utara pada tahun 2010 ini mencapai Rp8 triliun dari Rp55 triliun secara nasional. Sebab, biaya pokok penyediaan energi listrik mencapai Rp1.760 per kiloWatthours (kWh) sedangkan rata-rata harga jual kepada pelanggan hanya Rp647 sampai dengan Rp650 per kWh.

Untuk itu, pembagunan pembangkit mengunakan energi terbarukan seperti air patut digalakkan dengan komitmen yang tinggi dari pemerintah maupun semua elemen masyarakat, bagaimana menjaga dan melestarikan kawasan hutan sebagai daerah tangkapan air.

Menjaga kelestarian kawasan hutan, pemerintah dituntut harus bisa memerdekakan warga di sekitanya secara ekonomi, dilibatkan dalam pemeliharaan kawasan hutan dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.

Dan, jika kelestarian hutan tidak bisa dijaga dengan baik, maka kita pun tidak usah berharap banyak ada pihak swasta yang datang untuk membagunan PLTMH atau PLTA di daerah ini. Karena ketersediaan sumber daya air yang cukup sangat penting bagi kelangsungan PLTMH dan PLTA.

Patut Didukung
Pada tahun 2006 daya mampu pembangkit listrik di wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) sebesar 1.100 Megawatt (MW), dan baru sekitar 97 MW atau sebesar 3,72 persen bersumber dari PLTA dan PLTMH, sisanya dipasok dari pembangkit tenaga gas uap, gas, dan disel. Kondisi ini menunjukkan, pembangkit lisrik di Sumatera Utara berbahan energi terbarukan, seperti air belum dimanfaatkan maksimal.

Bila diperhatikan Kepres Nomor 4 Tahun 2010 tentang penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas, proses pemberian izian pembangunannya dari pemerintah daerah tidak seharunya terjadi atau tidak menjadi penghambat pembangunan pembangkita baru.

Sebab, sesuai pasal 4 ayat 2 dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2010 tersebut menegaskan, dalam pelaksanaan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menunakan energi terbarukan, gas, dan batubara, semua perizinan menyangkut Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), pembebasan dan kompensasi jalur transmisi, dan proses pengadaan tanah diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 120 hari oleh instansi atau pejabat terkait yang berwenang terhitung sejak pertama kali diajukan.

Artinya, untuk mengatasi krisis energi listrik di dalam negeri termasuk di Sumatera Utara, pemerintah daerah di Sumatera Utara harusnya mendukung Perpres Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, yang berlaku sejak Januari 2010 hingga 31 Desember 2014.

Namun, dari perencanaan penambahan kapasitas pembangkit listrik hingga tahun 2011 di Sumatera Utara sebesar 2.312,7 MW sekitar 417,7 MW diantaranya akan diperoleh dari pembangkit mengunakan air. Diantaranya adalah PLTA Parlilitan sebesar 3 x 2,5 MW dibangun tahun 2007, PLTA Pakkat sebesar 2 x 5 MW dan PLTA Parluasan sebesar 2 x 2,1 MW di bangun tahun 2008, PLTA Asahan I sebesar 2 X 90 MW dibangun tahun 2010, dan PLTA Asahan III sebesar 2 x 87 MW dan PLTA Peusangan sebesar 2 x 21 MW direncanakan dibangun tahun 2011.

Untuk kelansungan perencanaan pembangunan tersebut, pemerintah dan kita semua elemen masyarakat harus bisa secara bersama-sama menjaga kelestarian kawasan hutan sebagai tangkapan air, sehingga di Sumatera Utara yang cukup potensial dibangun PLTMH dan PLTA dapat terus dikembangkan guna menghasilkan energi listrik yang lebih murah. ***

Tulisan ini diikutsertakan dalam lomba karya tulis meyambut HLN ke-65, tahun 2010

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: